KAI Tawarkan Bangun Jalur Perakitan Final FA-50 Di Malaysia

Dalam upayanya untuk memenangkan program Fighter Lead-In Trainer/Light Combat Aircraft (FLIT/LCA) Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (Tentera Udara Diraja Malaysia/TUDM), Korea Aerospace Industries (KAI) juga telah menawarkan untuk membangun fasilitas perakitan akhir bagi pesawat tempur ringan FA-50 Block 20 di Kuantan.

Fasilitas ini membutuhkan investasi antara MYR440 juta hingga MYR560 juta (sekitar USD100,3 juta hingga USD127,7 juta dengan kurs saat ini) dan membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk dibangun. Tergantung dari keputusan Malaysia dan studi yang dilakukan oleh KAI, fasilitas ini akan memiliki satu atau dua lini perakitan akhir dengan output gabungan maksimum dua pesawat per tiga hingga enam bulan.

Diproyeksikan bahwa setiap lini akan menyediakan pekerjaan buat 40 hingga 50 pekerja dan insinyur Malaysia yang akan diawasi oleh sekitar 18 ahli dari KAI.

KAI saat ini bersaing dengan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) dari India untuk program FLIT/LCA TUDM. Pesawat tempur ringan FA-50 Block 20 buatan perusahaan ini kini sedang dipertimbangkan melawan Tejas buatan HAL untuk memenangkan kontrak senilai MYR4 miliar (sekitar USD992 juta) untuk 18 pesawat dengan opsi untuk batch kedua sebanyak 18 unit tambahan.

Program FLIT/LCA TUDM ditujukan untuk menggantikan pesawat latih/serang ringan Hawk 108/208 yang telah beroperasi sejak 1990-an. Selain itu progam ini juga dimaksudkan untuk mengganti tujuh unit pesawat latih Aermacchi MB-339CM AU Malaysia yang sudah beroperasi sejak 2009, serta untuk menggantikan 16 unit pesawat tempur MiG-29 yang telah grounded sejak 2017.

Program FLIT/LCA ini mensyaratkan akuisisi pesawat tempur ringan berkemampuan jelajah supersonik yang bisa melakukan pengisian bahan bakar udara, memiliki kemampuan tempur diluar jarak pandang (Beyond Visual Range/BVR), serta mengandung setidaknya 30% suku cadang yang diproduksi di Malaysia. Lebih jauh, program ini juga mengharuskan perusahaan pemenangnya untuk memulai pengiriman dalam waktu 36 bulan sejak penandatanganan kontrak.