Defend ID Soroti Industri Pertahanan Indonesia di ADAS

Industri pertahanan Indonesia yang diwakili oleh Defend ID, terus maju di gelaran ADAS 2024 di Manila tanggal 25 hingga 27 September lalu guna melanjutkan misinya untuk mempromosikan produk militer dalam negeri di kancah internasional. Defend ID, perusahaan milik negara yang mengawasi lima BUMN industri pertahanan, bertujuan menyoroti kemampuan teknologi dan manufaktur Indonesia yang terus berkembang di sektor pertahanan.

Dalam wawancara dengan Yulian Ardiansyah, Kolonel Kavaleri, S. Iskandar yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Promosi dan Kerja Sama, Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, menekankan bahwa partisipasi Defend ID di acara ini merupakan amanat undang-undang untuk mempromosikan perusahaan dan produk pertahanan Indonesia. Ia juga menyoroti pengalaman luas organisasi ini dalam pameran-pameran besar berskala internasional, serta kemajuan-kemajuan terkait pengembangan perusahaan pertahanan swasta di Indonesia.

Berikut kutipan wawancara tersebut:

Bisakah bapak berbagi pandangan mengenai partisipasi Defend ID di ADAS 2024?

“Kami berpartisipasi dalam acara ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan, khususnya untuk mempromosikan produk-produk yang dikembangkan oleh industri pertahanan Indonesia. Di dalam negeri, kami telah melakukan hal ini melalui platform seperti Indo Defence, dan di kancah internasional, kami telah berpartisipasi di banyak pameran, termasuk DSEI di London, Paris Airshow, dan IDEX di Abu Dhabi. Bahkan, kami hampir selalu hadir di pameran-pameran pertahanan internasional besar.”

Apa saja produk-produk utama yang dipamerkan di ADAS 2024?

“Di stan Defend ID, kami mewakili perusahaan milik negara yang mengawasi lima BUMN di industri pertahanan: PTDI, PT PAL, PT Pindad, PT LEN, dan PT Dahana. Meskipun kami menghadiri ADAS setiap dua tahun, kali ini kami fokus pada PTDI, PT PAL, dan PT Pindad. Hal ini karena kami melihat ADAS sebagai pasar yang sangat menjanjikan bagi ketiga perusahaan ini.”

“Seperti yang telah banyak diketahui, PT PAL telah berhasil mengamankan kontrak untuk pengadaan dua kapal logistik (LPD), diikuti dengan kontrak lain untuk dua unit LPD tambahan. PT Pindad sebelumnya menawarkan tank Harimau, yang meskipun belum sukses, kini memasuki produksi massal untuk memenuhi kebutuhan TNI AD, sehingga masih layak dipromosikan. PTDI memamerkan pesawat N212i, sekaligus mempromosikan N219 dan N219 amfibi.”

“Kami juga memamerkan produk-produk unggulan dari industri pertahanan swasta, seperti PT Sritex dengan seragam dan tekstil militernya, PT Infoglobal dengan berbagai produk avioniknya, serta GMF AeroAsia di bidang MRO pesawat, termasuk pesawat angkut militer.”

“Selain itu, PCM Marine menampilkan produk kabel khusus untuk kapal angkatan laut, dan PT Sari Bahari, yang baru-baru ini mengekspor bom latihan ke Angkatan Udara Vietnam, juga hadir. Masih banyak lagi. Kami berharap pameran ini dapat semakin mempromosikan industri pertahanan kami dan menghasilkan penjualan, baik kepada Angkatan Bersenjata Filipina atau negara lain, karena pameran ini merupakan platform untuk peluang tersebut.”

Mengingat Defend ID mengawasi lima BUMN pertahanan dan juga mencakup perusahaan swasta, langkah apa lagi yang dilakukan Defend ID untuk mendukung pengembangan industri pertahanan swasta di Indonesia?

“Peluang ini sekarang tidak lagi eksklusif untuk BUMN pertahanan, tetapi juga melibatkan perusahaan swasta. Pergeseran ini terjadi setelah diperkenalkannya Undang-undang Cipta Kerja pada 2020 oleh Presiden Jokowi, yang memastikan kesempatan yang setara diberikan kepada semua pemain di industri pertahanan, baik BUMN maupun perusahaan swasta, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas produksi mereka.”

“Ini menguntungkan perusahaan swasta, sekaligus mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka, agar tidak tertinggal oleh perusahaan swasta yang terus berupaya meningkatkan kemampuan mereka. Jika BUMN dan perusahaan swasta berkembang bersama, pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak.”

Apakah ini berarti perusahaan swasta kini dapat mengambil peran sebagai ‘lead integrator’, yang sebelumnya hanya dipegang oleh BUMN pertahanan?

“Sebelum Undang-undang Cipta Kerja, hanya BUMN yang memiliki kapasitas untuk menjadi ‘lead integrator’, sementara perusahaan swasta terbatas menjadi pemasok tingkat kedua, tidak peduli seberapa mampu mereka. Sekarang, jika perusahaan pertahanan swasta menunjukkan kapasitas dan kemampuan produksi yang diperlukan, mereka dapat mengambil peran sebagai ‘lead integrator’.”

“Namun, jika perusahaan swasta masih belum memiliki kemampuan ini, peran tersebut akan tetap dipegang oleh BUMN di bawah Defend ID. Misalnya, PT TTS, yang memproduksi panel kendali kapal, masih menjadi subkontraktor PT PAL, karena mereka tidak terlibat dalam pembuatan badan kapal, yang merupakan bidang PT PAL.”

“Untuk membantu perusahaan swasta meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi mereka agar bisa menjadi lead integrator, mereka bisa berkolaborasi dengan prinsipal lain atau mengundang industri swasta terkait untuk bergabung. Di sini, kami bertindak sebagai pembimbing, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, karena tugas-tugas ini tidak bisa dilakukan secara mandiri.”

Langkah apa saja yang diambil setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja?

“Ini dilakukan secara bertahap. Bukan berarti perusahaan swasta bisa tiba-tiba mengambil alih peran lead integrator segera setelah Undang-undang Cipta Kerja diberlakukan. Ini bergantung pada penilaian yang kami lakukan setiap tahun, mengevaluasi TRL (Technology Readiness Level) dan MRL (Manufacturing Readiness Level) dari setiap perusahaan, baik BUMN maupun swasta, di industri pertahanan.”

Apa harapan bapak untuk pengembangan Defend ID dan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan, terutama dengan adanya pemerintahan baru dan Menteri Pertahanan baru?

“Pengembangan industri pertahanan sekarang ini adalah program yang dimulai oleh Pak Prabowo selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Dengan pelantikannya yang akan datang sebagai Presiden, kami berharap inisiatif ini akan terus berlanjut, karena beliau telah menyusun visi untuk industri kita agar terus maju, menjadi sangat kompetitif, dan mandiri. Mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang harus terus dijaga, terlepas dari siapa yang akan diangkat sebagai Menteri Pertahanan yang baru.”

“Kami yakin pendekatan ini adalah cara terbaik untuk memastikan perhatian yang lebih besar diberikan pada masalah ini, tidak hanya oleh Pak Prabowo tetapi juga oleh Presiden Jokowi, yang juga menekankan pentingnya mengutamakan pembelian dan penggunaan barang-barang yang diproduksi dalam negeri selama kita mampu memproduksinya secara lokal.”

“Jika kita belum memiliki kemampuan tersebut, undang-undang mengizinkan kita untuk melakukan pembelian luar negeri dengan syarat seperti offset dan transfer teknologi, dengan persetujuan dari KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan). Ini yang akan kami gunakan untuk terus mengembangkan kemampuan dan kapasitas industri domestik kita.”